B.B: Kenaikan Nilai Penjaminan Simpanan

Mungkin sebagian besar teman-teman telah tahu bahwa dana simpanan kita di bank (dalam bentuk tabungan & deposito) dijamin keamanannya oleh pemerintah melalui program penjaminan simpanan yang dikelola oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Dengan adanya program ini, seandainya sebuah bank peserta program penjaminan simpanan bank ‘tumbang’, para nasabah bank tersebut tidak perlu khawatir karena simpanannya ‘digaransi’ oleh LPS, selama simpanan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan tersebut adalah bahwa jumlah simpanan tersebut adalah maksimum Rp 100 juta. (Syarat utama lainnya adalah bunga simpanannya tidak boleh di atas bunga ‘wajar’ yang ditentukan oleh LPS, dan bisa dilihat di situs LPS)

Hari ini, pemerintah melakukan kenaikan nilai penjaminan simpanan LPS tersebut dari nilai Rp 100 juta menjadi Rp 2 Milyar. Saya melihat ada beberapa hal yang menarik untuk diperbincangkan seputar kenaikan nilai penjaminan simpanan tersebut.

—–oOo—–

Hal pertama yang menarik untuk kita lihat adalah apakah kenaikan nilai penjaminan simpanan ini perlu dilakukan? Mungkin di antara teman-teman ada yang termasuk di kubu yang berpendapat bahwa kenaikan suku bunga penjaminan ini tidak diperlukan. ‘Alasan’ utama yang dikemukakan oleh kubu ini untuk mendukung pendiriannya adalah bahwa karena 95% dari nasabah di perbankan sudah bisa ‘terlindungi’ dengan jumlah Rp 100 juta. Dengan demikian, kenaikan nilai penjaminan hanya untuk melindungi ‘orang-orang besar’.

Saya sendiri berpendapat bahwa kenaikan nilai penjaminan simpanan merupakan suatu langkah yang tidak bisa dihindari, dan jika tidak dilakukan akan menimbulkan resiko yg besar di sektor perbankan kita yang pada akhirnya bisa merugikan keseluruhan perekonomian Indonesia. Mengapa demikian?

Jawabannya (meskipun menyedihkan), adalah karena adanya ketimpangan yang besar dalam perekonomian Indonesia. Meskipun dari seluruh nasabah perbankan di Indonesia hanya 5% yang memiliki simpanan di atas Rp 100 juta, tetapi nasabah yang termasuk dalam golongan 5% ini memegang sekitar 70% dari keseluruhan uang yg berputar di perbankan kita.

—–oOo—–

Selama ini, golongan 5% di atas menempatkan dananya di bank-bank hanya dengan bermodalkan ‘keyakinan‘ bahwa bank tersebut sehat, karena mereka tidak ‘dilindungi‘ oleh program LPS (karena dana simpanannya di atas Rp 100 juta). Seandainya para nasabah yg 5% ini tiba-tiba kehilangan kepercayaan kepada sektor perbankan kita sehingga menarik dananya dari sektor perbankan, maka akan terjadi gelombang yang besar di sektor perbankan.

Sebagai ilustrasi:

Misalkan di suatu bank , ada 10 nasabah, A,B,C,D,E,F,G,H,I dan J. Mereka semua masing-masing mempunyai simpanan di bank sebesar Rp 50 juta, kecuali si A dan B yang mempunyai simpanan masing-masing sebesar Rp 1 Milyar. Dengan demikian, nilai total simpanan di Bank tersebut adalah Rp 2.400.000.000,-. Dana tersebut lalu sebagian besar dikucurkan oleh bank tersebut sebagai pinjaman/kredit kepada orang-orang yg membutuhkan.

Bagaimana seandainya tersebar berita (meskipun tidak benar) bahwa  bank tersebut tidak sehat? Andaikan saja si A adalah seseorang yang  ‘mudah panik‘, sehingga dia kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut. A dalam hal ini akan menarik dana simpanannya dari bank tersebut, karena jika berita tersebut benar dan bank itu goyah, dia tidak dilindungi oleh program penjaminan LPS dan ada kemungkinan akan kehilangan uangnya.

Ketika A menarik dananya dari bank tersebut, maka bank tersebut akan mulai ‘goyang’ karena mengalami kesulitan dana karena harus mengembalikan Rp 1 Milyar padahal total simpanan di bank tersebut hanya Rp 2,4 Milyar, dan sebagian besar telah dikucurkan sebagai kredit.

—–oOo—–

Jika tadi kita berbicara mengenai si A (yg mudah panik), bagaimana dengan si B dalam contoh ilustrasi di atas? Jika saya adalah B, maka logisnya saya juga akan menarik uang saya dari bank tersebut meskipun saya tidak mudah ‘panik’ dan tahu persis bahwa berita tersebut tentang bank tersebut bohong dan bank tersebut sehat. Mengapa demikian? Ini karena saya tahu bahwa meskipun bank tersebut sehat, bank tersebut tetap akan ‘goyang’ seandainya si A menarik dananya.

Sederhananya, saya terpaksa menarik dana saya dari bank tersebut hanya karena takut bahwa si A akan ‘takut’ (dan menarik dananya)

Akibat kondisi kami berdua (A dan B) ini, kini bank tersebut harus mengembalikan bukan hanya Rp 1 Milyar, tetapi Rp 2 Milyar. Meskipun bank tersebut sehat, kemungkinan besar dia kini benar-benar akan tumbang.

Dalam skenario di atas, kita mengasumsikan bahwa si A ‘mudah panik’ sedangkan B ‘tenang’. Tetapi skenario tumbangnya bank tersebut akan tetap terjadi, meskipun seandainya si A dan B kedua-duanya adalah orang yang tenang. Mengapa demikian?

Meskipun A ‘tenang’, dia tidak tahu apakah si B akan takut atau tidak. Demikian juga B tidak tahu apakah si A akan ‘takut’ atau tidak. Yang mereka tahu hanyalah bahwa SEANDAINYA pihak yg lain takut dan menarik dananya dari bank tersebut, maka bank tersebut akan ‘goyang’ meskipun bank tersebut sehat.

Oleh karena itu logisnya, jika terdengar kabar burung bahwa suatu bank tidak sehat, untuk amannya nasabah-nasabah besar yg termasuk ke dalam golongan 5% akan menarik dana dari bank tersebut (karena mereka tidak dilindungi oleh program LPS), meskipun bank tersebut sehat. Ketika para nasabah besar tersebut ‘lari’, bank yang tadinya sehat pun akan tumbang.

Kenaikan nilai penjaminan program LPS, dalam hal ini, berguna untuk mencegah skenario di atas dimana bank-bank yang sehat tumbang karena kekhawatiran para nasabah-nasabah besar golongan 5% yang tidak terjamin oleh program LPS.

—–oOo—–

Melihat dampak positif yang bisa ditimbulkan dari kenaikan nilai penjaminan, saya sangat menyetujui langkah pemerintah kali ini. Meskipun demikian, nilai kenaikan penjaminan tersebut yang sangat besar (dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 Milyar) cukup mengundang tanda tanya bagi saya.

Perlu diketahui bahwa program penjaminan LPS tidaklah ‘gratis’. Bank-bank peserta program penjaminan LPS harus membayar premi kepada LPS. Premi ini dikumpulkan oleh LPS sebagai ‘dana talangan’. Jika sebuah bank peserta program LPS tumbang, dana nasabahnya pertama-tama akan dibayarkan dari asset-asset bank tersebut yang dijual. Seandainya terjadi kekurangan, maka kekurangannya akan diambil dari ‘dana talangan’ LPS tersebut.

Dengan naiknya nilai penjaminan, maka logisnya harus ada kenaikan nilai premi tersebut, apalagi kenaikan nilai penjaminan kali ini begitu drastis. Tanpa kenaikan premi, ‘dana talangan’ tersebut mungkin tidak akan cukup untuk menanggung nilai penjaminan yang naik 20x lipat. Selama ini, nilai premi tersebut adalah sebesar 0,1% dari saldo rata-rata simpanan setiap periode.

—–oOo—–

Hingga saat ini, saya belum mendapatkan berita seberapa besar kenaikan premi yang akan terjadi akibat kenaikan nilai penjaminan. Kemungkinan besar tentunya premi tersebut tidak akan naik sampai 20 kali lipat seperti kenaikan nilai penjaminannya, karena jika itu terjadi, berarti premi tersebut akan mencapai 2%, suatu bilangan yang sangat besar untuk dunia perbankan. Kabar selentingan yg saya dengar adalah bahwa bahwa premi tersebut akan naik menjadi 0,2%. Tetapi jika ini benar, apakah kenaikan itu akan cukup untuk ‘menalangi’ nilai penjaminan yang baru ini (max Rp 2 Milyar) seandainya ada bank yang tumbang?

Selain permasalahan mengenai seberapa besarnya kenaikan premi penjaminan, pertanyaan lainnya yg perlu ditanyakan adalah siapa yang akan menanggung kenaikan tersebut? Apakah pemerintah, atau sektor perbankan? Jika yang menanggung adalah sektor perbankan, maka pada akhirnya yang ‘membayar’ adalah nasabah, karena bank akan ‘mengoper’ biaya tersebut kepada para nasabahnya. Jika yang menanggung adalah pemerintah, pertanyaannya menjadi darimana pemerintah akan mengeluarkan uang untuk program ini?